Pemko Palangka Raya diminta membuka data keuangan secara lengkap selama proses audit berlangsung.
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah mulai melakukan pemeriksaan rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2026 milik Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pemeriksaan itu menjadi tahap penting setelah pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Melalui proses ini, BPK akan menelusuri lebih jauh penyajian laporan, penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap aturan, serta efektivitas pengendalian internal Pemko Palangka Raya.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan pemerintah kota menyambut baik dimulainya pemeriksaan rinci tersebut. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus kooperatif dalam menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Kami menyambut baik dimulainya pemeriksaan rinci atas LKPD Tahun 2026 ini. Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Fairid.
Audit Masuk Tahap Rinci
Pemeriksaan rinci LKPD tidak hanya melihat kelengkapan dokumen laporan keuangan. BPK juga akan menilai apakah laporan tersebut disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Tahap ini menjadi ruang bagi auditor untuk menguji transaksi, menelaah bukti pertanggungjawaban, memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran, serta melihat apakah belanja daerah benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Bagi Pemko Palangka Raya, pemeriksaan rinci ini menjadi ujian terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah kota tidak cukup hanya menyerahkan laporan tepat waktu, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa anggaran dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fairid meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberi dukungan penuh selama pemeriksaan berlangsung. Ia menekankan, keterbukaan data menjadi kunci agar proses audit berjalan objektif.
Perangkat Daerah Diminta Kooperatif
Pemeriksaan BPK akan melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai pihak yang mengelola program dan anggaran. Karena itu, setiap OPD perlu menyiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap.
Keterlambatan atau ketidaklengkapan data dapat menghambat proses pemeriksaan. Lebih jauh, kondisi itu juga dapat memengaruhi penilaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Fairid menegaskan, Pemko Palangka Raya tidak hanya mengejar opini atas laporan keuangan. Pemerintah kota juga ingin memastikan hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
Menurutnya, rekomendasi BPK harus dipandang sebagai instrumen pembenahan, bukan sekadar catatan administratif.
“Setiap masukan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” kata Fairid.
Transparansi Jadi Taruhan
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah, pemeriksaan rinci LKPD menjadi momentum penting untuk menguji komitmen transparansi Pemko Palangka Raya.
Anggaran daerah bersumber dari uang publik. Karena itu, setiap penggunaan dana harus memiliki dasar yang jelas, manfaat yang terukur, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Pemeriksaan BPK juga diharapkan mampu mendeteksi potensi kelemahan administrasi, ketidaksesuaian prosedur, atau celah pengendalian internal yang perlu diperbaiki.
Jika seluruh proses berjalan terbuka, hasil audit dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah kota.
Menunggu Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan rinci LKPD Tahun Anggaran 2026 akan menentukan sejauh mana laporan keuangan Pemko Palangka Raya memenuhi prinsip kewajaran, kepatuhan, dan akuntabilitas.
Hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran daerah. Rekomendasi yang muncul juga harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah kota.
Bagi masyarakat, proses ini penting karena menyangkut penggunaan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemerintah lainnya.
Pemko Palangka Raya kini berada pada fase pembuktian. Transparansi tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi harus terlihat dari kesiapan membuka data, memperbaiki kelemahan, dan memastikan setiap rupiah anggaran kembali memberi manfaat bagi warga.