MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin diwakili oleh Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan memaparkan Strategi Percepatan Penurunan Pengangguran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Kesempatan menyampaikan paparan atau presentasi melalui zoom meeting yang dilaksanakan pada Rabu (1/4/2026) di Aula Setda Lantai I tersebut karena Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menunjukkan tren positif dalam menurunkan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara sangat berkomitmen dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Hal ini tercermin dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,54 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang positif serta meningkatnya partisipasi angkatan kerja,” tegasnya.
Data juga menunjukkan bahwa tren penurunan TPT yang konsisten sejak tahun 2021 hingga 2025 menjadi indikator kuat keberhasilan kebijakan perluasan kesempatan kerja. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Kabupaten Barito Utara berhasil menciptakan sebanyak 22.164 lapangan kerja baru, yang menjadi bukti nyata keberhasilan program ketenagakerjaan yang dijalankan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kami terus mendorong terciptanya lapangan kerja melalui pelatihan, pemagangan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia kerja,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM secara konsisten melaksanakan berbagai program strategis, seperti pelatihan kerja berbasis kompetensi, sosialisasi ketenagakerjaan, penyediaan informasi bursa kerja, serta fasilitasi program pemagangan di berbagai perusahaan.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat langkah strategis, di antaranya pendirian workshop alat berat, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, pengarusutamaan gender, serta penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah yang lebih terarah,” pungkasnya.