PITA mengkritik kenaikan harga Pertamax karena dinilai menambah tekanan ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat.
CYRUSTIMES, JAKARTA – Bendahara Umum Pemuda Cinta Tanah Air atau PITA, Deni Martanti, mengecam kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Ia menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menjadi pukulan berat bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin besar.
Deni mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, pelemahan daya beli, hingga potensi kenaikan beban cicilan kredit akibat suku bunga acuan yang lebih tinggi.
“Rakyat saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Harga kebutuhan pokok masih tinggi, biaya transportasi meningkat, cicilan kredit berpotensi naik akibat kenaikan suku bunga, dan kini masyarakat kembali dihadapkan pada lonjakan harga BBM. Ini adalah kombinasi tekanan ekonomi yang sangat berat,” tegas Deni dalam siaran pers, Rabu (10/06/2026).
Menurut Deni, pemerintah tidak boleh melihat kenaikan harga BBM hanya sebagai persoalan bisnis atau penyesuaian pasar. Ia menilai dampak kenaikan harga energi dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi dan menekan masyarakat secara berlapis.
Ia menyebut kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu efek domino terhadap biaya distribusi barang, tarif transportasi, harga pangan, hingga biaya operasional pelaku usaha kecil.
“Efeknya bukan hanya di SPBU. Efeknya akan menjalar ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Pedagang kecil terkena, nelayan terkena, petani terkena, pekerja terkena, pengusaha UMKM terkena. Ini adalah efek domino yang akan dirasakan seluruh lapisan rakyat,” ujarnya.
PITA juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang menghadapi tantangan besar. Tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian ekonomi global, serta kenaikan suku bunga acuan disebut membuat ruang gerak masyarakat semakin sempit.
Dalam situasi seperti itu, Deni menilai pemerintah semestinya menghadirkan kebijakan yang memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, menambah tekanan terhadap ekonomi rumah tangga.
“Pemerintah tidak boleh menjadikan rakyat sebagai pihak yang terus-menerus menanggung konsekuensi dari berbagai persoalan ekonomi. Ketika daya beli melemah dan biaya hidup meningkat, yang dibutuhkan masyarakat adalah keberpihakan nyata, bukan kebijakan yang semakin menjepit kehidupan mereka,” kata Deni.
Atas kenaikan harga Pertamax tersebut, PITA mendesak pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan harga BBM nonsubsidi yang dinilai membebani masyarakat. Pemerintah juga diminta menyampaikan secara terbuka alasan dan dasar perhitungan kenaikan harga tersebut.
Selain itu, PITA meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang nyata untuk melindungi daya beli masyarakat. Salah satu hal yang disorot adalah jaminan stabilitas harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi gelombang kenaikan lanjutan akibat efek domino dari kenaikan harga BBM.
PITA juga meminta pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat di atas pertimbangan fiskal dan bisnis semata. Menurut Deni, kebijakan ekonomi harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan hanya dari angka makroekonomi.
“Kami mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak hanya diukur dari angka-angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika rakyat semakin terhimpit, maka keberhasilan ekonomi hanya akan menjadi angka tanpa makna,” tutup Deni.
Kenaikan harga Pertamax berpotensi menjadi perhatian publik karena terjadi saat beban hidup masyarakat belum sepenuhnya mereda. Bagi pelaku usaha kecil, biaya energi dan transportasi merupakan komponen penting yang dapat memengaruhi harga jual, biaya produksi, serta margin keuntungan.
Jika tidak diiringi langkah mitigasi, kenaikan BBM nonsubsidi dapat ikut mendorong kenaikan biaya di sektor lain. Terutama pada usaha yang bergantung pada mobilitas harian, distribusi barang, dan aktivitas logistik.
Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat memahami dasar kebijakan tersebut. Tanpa komunikasi yang jelas dan perlindungan yang memadai, kenaikan harga BBM berisiko memperbesar tekanan terhadap daya beli rumah tangga.